Rabu, 12 Agustus 2020 |
News Room - Banten Memilih

Bawaslu Banten Tolak Permohonan Gugatan Tim Hukum Rano-Embay

Selasa, 10 Jan 2017 | 15:55 WIB Dibaca: 1060 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menolak permohonan gugatan sengketa dari tim hukum pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief terkait acara Karang Taruna Provinsi Banten yang melibatkan calon Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

“Bawaslu Banten telah membuat keputusan terkait sengketa yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut dua (Rano-Embay). Keputusan kami adalah menolak permohonan pemohon serta menolak esepsi yang diajukan oleh termohon,” kata Ketua Bawaslu Banten Pramono U Thantowi di Kantor Bawaslu Banten, Selasa (10/1/2017).

Penolakan tersebut tertuang dalam surat putusan sengketa Bawaslu Banten bernomor 001/PS/PSP-RE/XII/2016. Sebelumnya, tim hukum pasangan Cagub-Cawagub Banten nomor urut 2 itu mengajukan gugatan sengketa terkait pemberian hadiah senilai Rp4,5 juta kepada para pemenang lomba karya tulis yang digelar Karang Taruna Provinsi Banten.

Berita terkait: WH Andika Siapkan Beasiswa untuk Anak Muda Berprestasi

Pramono menjelaskan, prosedur untuk penanganan sengketa pilkada bisa dilakukan jika objek hukum tersebut berkaitan dengan adanya keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon.

“Tetapi, objek yang diajukan oleh pemohon ini adalah dugaan pelanggaran. Kalau dugaan pelanggaran, penyelesaiannya bukan dengan sengketa. Jadi salah alamat, kira-kira begitu,” kata Pramono.

Seharusnya, lanjut Pramonko, jika hal itu termasuk dugaan pelanggaran, maka yang harus ditempuh adalah laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus ditangani melalui penanganan pelanggaran biasa, bukan melalui sengketa.

“Kami menganggap bahwa ini salah prosedur saja,” tutur Pramono seraya menjelaskan, pihaknya telah memutuskan permohonan gugatan sengketa itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi keputusan tersebut, Astarudin Purba selaku pemohon mengaku kecewa kepada Bawaslu. Bahkan menurutnya, sejak awal proses hukum acara yang berjalan dinilai tidak sehat.

“Pihak Bawsalu terlalu terburu-buru memutuskan keputusan sidang itu. Kami memandang keputusan itu telah ada sejak jauh-jauh hari,” kata Purba.

Ia mengaku telah menyerahkan bukti-bukti terkait persoalan tersebut, seperti dokumen surat dan elektronik yang dianggap sebagai fakta untuk yang meyakinkan.

“Kami menyadari dilema yang dihadapi oleh Bawaslu. Itu menjadi persoalan bersama, dan menjadi pertimbangan rapat musyawarah,” ucapnya.

Sementara itu, Ferry Renaldy, Tim Hukum Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten nomor urut satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, mengatakan, permohonan gugatan sengketa pilkada itu ditolak karena pemohon berbicara masalah pelanggaran kampanye.

Sementara, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2016 Junto 7 Tahun 2016, bahwasannya penyelesaian sengketa itu memang harus ada satu laporan terlebih dahulu.

“Bagaimana bisa disebut pelanggaran, kalau laporan dugaan pelanggaran saja belum pernah masuk. Dari laporan itu lah, baru ada yang namanya suatu keputusan. Apabila keputusan itu tidak memuaskan, maka itu bisa dilakukan sengketa. Tapi ini laporan aja belum pernah dimasukan, sudah berbicara pelanggaran kampanye,” terangnya.

Ferry juga membahas soal waktu penyampaikan permohonan gugatan, bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut tertanggal 26 Desember 2016. Sementara daftar bukti yang diajukan tertanggal 24 Desember.

“Artinya, dimana logikanya? Sebuah permohonan yang diajukan bukti terlebih dahulu Harusnya gugatan dulu, baru bukti. Jadi itu sangat jelas juga bahwasannya permohonan ini ditolak dan sudah diputuskan Bawaslu Banten,” ucapnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Bawaslu Banten Tolak Permohonan Gugatan Tim Hukum Rano-Embay
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top