Jumat, 04 Desember 2020 |
News Room - Politik

Bawaslu Banten Minta Kepala Daerah Tindak Tegas ASN yang Daftar di Pilkada

Senin, 07 Agt 2017 | 16:52 WIB Dibaca: 6385 Pengunjung

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Banten, Eka Satyalaksmana diwawancara usai acara Sosialisasi Pilkada Serentak 2018 di Resto Kebon Kubil Kota Serang, Senin (7/8/2017) .*

SERANG, [NEWSmedia] - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meminta kepala daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat daam politik praktis seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Diketahui, menjelang Pilkada serentak 2018 di Provinsi Banten, terdapat beberapa ASN yang mendaftar sebagai bakal calon. Seperti di Kota Serang, dua pejabat ASN diketahui mendaftar penjaringan sebagai bakal calon wali kota atau wakil wali kota melalui jalur partai politik.

Mereka adalah Ranta Soeharta (Sekretaris Daerah Provinsi Banten) dan Syafrudin (Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Serang).

Kemudian di Kota Tangerang, ada dua ASN yang juga menjadi bakal calon untuk Pilkada 2018, yakni Sachrudin (Wakil Wali Kota Tangerang/aktif sebagai ASN) dan Hudaya Latuconsina (Kepala Bappeda Provinsi Banten).

“Kepala daerah harus menindak ASN yang berpolitik, kampanye aja enggak boleh, apalagi mendaftarkan diri,” kata Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Banten, Eka Satyalaksmana ditemui saat acara Sosialisasi Pilkada Serentak 2018 di Resto Kebon Kubil Kota Serang, Senin (7/8/2017)

Eka menjelaskan, secara etika, ketika sudah berpolitik secara praktis, harusnya ASN tersebut segera mengambil sikap, seperti cuti atau mengundurkan diri. Sebab dalam UU ASN, kata Eka, sudah diatur jelas, bahwa ASN tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berdiri di salah satu kepentingan atau golongan.

“Kalau melihat secara etika, ikut penjaringan dan pendaftaran di parpol itu sudah berpolitik praktis. Mestinya secara etis ada sikap dari dia, entah cuti dulu atau seperti apa yang diatur secara undang-undang,” tutur Eka.

Meski demikian, temuan tersebut belum bisa dilaporkan kepada Bawaslu Banten dan belum bisa dieksekusi sebagai pelanggaran. Perkara kode etik ASN, kata Eka, merupakan kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kalau bisa dilaporkan, paling ke Komisi ASN, karena di sana yang menangani kode etik ASN. Atau dilaporkan ke kepala daerahnya,” ujarnya.

Eka mengakui telah mengetahui ada beberapa ASN yang mendaftar sebagai bakal calon untuk beberapa Pilkada di daerah Banten. ”Bisa saja Bawaslu mendorong kepala daerah untuk menegakkan hukum tentang UU ASN itu agar ditegakkan,” ucapnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Bawaslu Banten Minta Kepala Daerah Tindak Tegas ASN yang Daftar di Pilkada
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top