Senin, 13 Juli 2020 |
News Room

Banyak Warga Kabupaten Serang Jadi TKI Ilegal, Begini Kata Ketua DPRD

Jumat, 03 Mar 2017 | 19:11 WIB Dibaca: 1354 Pengunjung

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin.*

SERANG, [NEWSmedia] - Sejumlah permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Serang. Pasalnya, tidak sedikit TKI yang berasal dari Kabupaten Serang dan mengalami sejumlah permasalahan di luar negeri.

Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin mengungkapkan akhir-akhir ini banyak warga Kabupaten Serang yang menjadi TKI melalui sponsor yang ilegal. Menurutnya, tidak sedikit warga Kabupaten Serang yang menjadi TKI, hanya memakai visa kunjungan.

“Untuk sponsor yang ilegal harus ditindak tegas. Untuk PT yang memberangkatkan, kalau ditemukan ilegal, ya harus kita tindak tegas,” kata Muhsinin Jumat (3/3/2017).

Muhsinin mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan verifikasi data agen-agen Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Berita terkait: TKI Asal Serang Dianiaya Majikan di Arab Saudi

Perusahaan penyalur tenaga kerja, lanjut Muhsinin, juga harus dimonitoring secara berkala, sehingga keberangkatan TKI dapat diketahui secara jelas dan resmi. Politisi Partai Golkar ini juga meminta pihak Imigrasi untuk turut mengawasi keberangkatan para TKI.

"Kita bukan apa-apa, kasihan kalau sudah di sana. Ya syukur kalau kejebak di sini, ketangkap di sini, jangan sampai di sananya membahayakan diri sendiri,” tuturnya.

Kasus yang terjadi terhadap Siti Aisyah, TKI asal Kabupaten Serang yang terlibat pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, merupakan sebuah pelajaran bagi TKI, untuk berhati-hati dalam menerima tawaran kerja di luar negeri.

Baca juga: Pemkab Serang Fasilitasi Keluarga Siti Aisyah Untuk Berangkat ke Malaysia

Muhsinin menjelaskan, agen atau perorangan yang memberangkatan TKI dengan visa kunjungan, jelas melanggar ketentuan, dan dapat diberikan sanksi hukum. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini BNP2TKI harus memverifikasi agen-agen penyalur TKI. [vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Banyak Warga Kabupaten Serang Jadi TKI Ilegal, Begini Kata Ketua DPRD
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top