Kamis, 29 Juni 2017 |
News Room

Aturan Larangan Menikah dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

Selasa, 16 Mei 2017 | 13:25 WIB
sidang gugatan MK.*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Aturan perusahaan swasta yang pada umumnya melarang karyawannya menikah dengan teman sekantor, 8 karyawan menggugat Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

UU Ketenagakerjaan memberikan pilihan bagi pengusaha untuk melarang sesama karyawannya menikah, atau tidak melarang. Hal itu dinilai melanggar konstitusi. Bila pernikahan itu tetap dilakukan, karyawan diberi pilihan: satu orang tetap bertahan dan satunya harus mengundurkan diri. 

"Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 1, Pasal 28D Ayat 2," kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5/2017).

Selain Jhoni, ikut menggugat Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Mereka berdelapan meminta agar Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frase 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama'.

Pemohon menilai Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha untuk melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama.

"Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak," papar Jhoni.

Dampak lain dari dilarangnya pernikahan dengan teman sekantor, yaitu pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan tidak jadi menikah guna bertahan di perusahaan itu. Kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah.

"Tetapi, terbuka juga kemungkinan mereka memilih tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan," papar Jhoni memaparkan dampak negatif larangan tersebut.

Menurut Jhoni, pembatasan hak berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik. Untuk itu, diperlukan individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut. 

Aturan perkawinan dengan teman sekantor diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama. [dtc]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Aturan Larangan Menikah dengan Teman Sekantor Digugat ke MK VIA FACEBOOK
Aturan Larangan Menikah dengan Teman Sekantor Digugat ke MK VIA DISQUS

BERITA TERKAIT

Top