Jumat, 30 Oktober 2020 |
News Adv

Pemprov Banten Gunakan Aplikasi Untuk Pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah

Rabu, 19 Apr 2017 | 18:21 WIB Dibaca: 1106 Pengunjung

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang di Pemprov Banten, Rabu (19/4/2017).

SERANG, [NEWSmedia] - Untuk merapikan pengelolaan persediaan barang di lingkungan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Banten mulai menggunakan sistem aplikasi Pengelolaan Ketersediaan Barang yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S, dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang, menjelaskan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah.

"Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat," kata Nandy di Kantor BPKAD Provinsi Banten, Rabu (19/4/2017)

Nandy mengatakan, dengan aplikasi tersebut, pencatatan dan pelaporan barang persediaan akan lebih mudah dan efisien. Selain itu, aplikasi ini juga bisa meminimalisasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pencatatan dan pelaporan barang persediaan Pemerintah Provinsi Banten.

"Temuan BPK atas pencatatan dan pelaporan barang persediaan di Pemprov Banten tahun-tahun terakhir ini menjadi permasalahan yang cukup serius,  kondisi tersebut memerlukan penanganan segera, disamping permasalahan aset tetap," ungkap Nandy.

Persediaan barang pada Pemprov Banten jumlahnya sangat besar. Pada neraca tahun 2016 nilainya lebih dari Rp65 miliar. Apabila pengelolaannya tidak tertib, kata Nandy, persediaan barang bisa menjadi salah satu penghambat Pemprov Banten dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami targetkan tahun ini, sehingga nanti saat akhir tahun kita tidak perlu repot melakukan pendataan ulang," paparnya.

Sementara itu,  Asda II Provinsi Banten, Ino S Rawita menjelaskan, permasalahan aset tetap sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaian dan perbaikan. Kemudian menyusul permasalahan pengelolaan persediaan barang yang setiap tahunnya selalu mendapat perhatian BPK.

"Kondisi ini jika dibiarkan maka akan menjadi semakin besar dan memerlukan waktu perbaikan yang lama," paparnya.

Aplikasi persediaan barang dari Ditjen Pembendaharaan Kementrian Keuangan menurut Ino menjadi solusi untuk terus mendorong terwujudnya perbaikan tata kelola dan pelaporan persediaan barang. [Adv]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Pemprov Banten Gunakan Aplikasi Untuk Pengelolaan Ketersediaan Barang Milik Daerah
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top