Minggu, 25 Februari 2018 |
News Room - Pemerintahan

APBD Banten 2017 Ditetapkan Rp10,7 Triliun, Belanja Pegawai Meningkat Rp1 Triliun

Kamis, 08 Des 2016 | 19:31 WIB Dibaca: 2162 Pengunjung

Rapat paripurna DPRD Banten yang mengesahkan Rancangan APBD Banten Tahun 2017, Kamis (8/12/2016).*

SERANG, [NEWSmedia] - DPRD Banten mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2017 sebesar Rp10,701 triliun. Jumlah tersebut naik dari APBD Tahun 2016 yang hanya sebesar Rp8,903 triliun.

Berdasarkan dokumen R-APBD Provinsi Banten 2017, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,790 triliun dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,666 triliun dan dana perimbangan Rp 4,118 triliun.

Komponen PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Sementara untuk anggaran belanja daerah, Pemprov Banten menganggarkan sebesar Rp10,721 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp6,892 triliun dan belanja langsung sebesar Rp3,829 triliun.

Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp6,892 triliun dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga.

Sementara belanja langsung yang dianggarakan sebesar Rp3,829 triliun, dipergunakan untuk program dan kegiatan di SKPD.

Besaran anggaran belanja sebesar Rp10,721 triliun tersebut, lebih besar dari target pendapatan yang hanya Rp9,790 triliun, sehingga APBD Banten 2017 mengalami defisit sebesar Rp930,779 miliar.

“Defisit ini akan ditutup dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun 2016 sebesar Rp 1,030 triliun,” kata Plt Gubernur Banten Nata Irawan, pada Rapat Paripurna DPRD Banten, Kamis (8/12/2016).

Nata Irawan berharap APBD Banten 2017 dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Banten, khusunya dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga banten dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia.

Terkait kenaikan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1 triliun lebih dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nata mengungkapkan kenaikan tersebut terjadi pada belanja pegawai. Hal ini lantaran jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2017 bertambah 6.130 orang menjadi 10.601 orang.

Bertambahnya pegawai yang berdampak pada peningkatan belanja pegawai itu sebagai akibat pengalihan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan 6.130 ASN pemerintah kabupaten/kota yang menjadi ASN Pemerintah Provinsi Banten dari tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK, pengawas ketenagakerjaan, penyuluh kehutanan, serta pegawai pertambangan," terangnya. [nm]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

APBD Banten 2017 Ditetapkan Rp10,7 Triliun, Belanja Pegawai Meningkat Rp1 Triliun

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top