Jumat, 21 Februari 2020 |
News Room - Politik

Aparat Sipil Negara Harus Mundur Dari Jabatannya

Selasa, 09 Agt 2016 | 10:51 WIB Dibaca: 731 Pengunjung

Gerbang utama KP3B Provinsi Banten

SERANG, [NEWSmedia] - Bursa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang mengusung beberapa pasangan baik dari jalur Partai maupun Independent, menuai berbagai komentar dari berbagai kalangan, beberapa diantaranya dari kalangan akademisi yang berada di Provinsi Banten.

Salah satu Akademisi yang mengkritisi jalannya pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten adalah Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menurut Aan Asphianto, Ketua Akademisi Untirta, pada Selasa (9/8/2016), menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai abdi negara.

Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan KPU Perubahan Kedua Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf T tentang syarat calon gubernur dan wakil gubernur, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Bab I pasal 2 huruf F berkaitan netralitas ASN.

“Pegawai Negeri Sipil itu adalah Aparatur Sipil Negara, yang dasarnya ada pada peraturan atau Undang Undang Aparatur Sipil Negara,  ya seharusnya mereka yg mencalonkan harus mengundurkan diri, jangan menunggu diterima dahulu pencalonannya di KPU, baru mengundurkan diri, seharusnya mengundurkan diri terlebih dahulu, baru mencalonkan, itu yang tepat, PNS harus netral dari pengaruh parpol,” Kata Aan yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Untirta.

Ia mengungkapkan, meski saat ini berada pada era demokrasi, dan setiap orang bisa mengapresiasikan dirinya menjadi orang lain yang lebih baik, namun hal tersebut dapan diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan Aparatur Sipil Negara.

“Walaupun baru mendeklarasikan sebagai bakal calon, tetap dianggap melanggar aturan Aparatur Sipil Negara tentang netralitas seorang Aparat,” ungkapnya.

Sementara itu, hal yang tidak senada dilontarkan oleh Akademisi Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Epi Hasan Rifai, ia menilai jika ada seorang Aparatur Sipil Negara mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka cukup dengan meminta ijin cuti dari atasannya, berbeda dengan bakal calon yang berangkat dari legislatif yang harus mengundurkan diri.

“Sah-sah saja, semua punya hak yg sama, tapi prosedurnya harus ditempuh terlebih dulu, kita harus bisa membedakan calon yang berangkat dari legislatif yang harus mundur, atau dari lembaga pemerintahan (ASN-red) yang harus cuti, itupun kalau diizinkan oleh pimpinan, kalau tidak kan tidak bisa,” kata Epi saat dihubungi via telpon.

Epi menegaskan, sebagai seorang Aaparatur Sipil Negara, tidak diperbolehkan berpihak pada partai politik tertentu, pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan abdi negara yang mempunyai aturan.

“Walaupun maju dari bakal calon indepenent, tetapi sudah ada aturannya,” tegasnya.

Data terakhir yang dihimpun oleh Redaksi NEWSmedia, Aaparatur Sipil Negara yang digadang-gadang akan maju pada Pilkada Banten 2017 adalah Yemmelia, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Budaya, Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten, yang digandeng oleh Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon Gubernur Banten independent.[Ahi/02]

Penulis: Adista Widyanata | Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma | Indra Gunawan | Newsmedia | Rapih Herdiansyah
Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Aparat Sipil Negara Harus Mundur Dari Jabatannya
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top