Kamis, 19 April 2018 |
News Room - Pemerintahan - Kesehatan

Anggota DPRD Banten: Program Berobat Gratis Pakai KTP Sangat Mulia, Harus Didukung!

Senin, 16 Apr 2018 | 06:49 WIB Dibaca: 304 Pengunjung

Foto latar: Dua dari empat anak warga Kabupaten Lebak dibawa ke RSUD Banten setelah dijemput Menteri Sosial Idrus Marham dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, 14 Maret 2018. Seluruh biaya pengobatan pasien miskin tersebut ditanggung Pemprov Banten.*

SERANG, [NEWSmedia] - Program berobat gratis yang digulirkan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy masih menjadi polemik. Program tersebut tidak disetujui pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dengan alas an berbenturan dengan Undang-undang BPJS.

“Ini yang lagi ramai di media terkait penolakan Menteri Kesehatan terhadap program Pemerintah Provinsi Banten, perlu dukungan dari masyarakat Banten, karena ini program yang baik. Program gratis pakai KTP sangat mulia, harus didukung!” kata anggota DPRD Banten, Heri Handoko, kepada NEWSmedia, Minggu (15/4/2018) malam.

Heri mengaku memahami, bahwa Pemerintah Provinsi Banten menginginkan masyarakat yang tidak mampu, tidak kesulitan untuk berobat. “Masyarakat yang tidak tercover, baik BPJS ataupun lain-lainnya, mampu dibiayai secara gratis oleh Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Heri.

“(Program) ini selalu saya sampaikan kepada masyarakat, konstituen saya (saat reses), minta dukungannya, walaupun tidak disetujui Kementerian Kesehatan, karena alasannya ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun BPJS,” sambung politisi Partai Demokrat ini.

Heri menegaskan, program berobat gratis pakai KTP sebenarnya tidak masalah dan menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Ia pun mengungkapkan, di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, program berobat gratis menggunakan KTP sudah berjalan sejak awal 2017.

“Saya tentu mendukung Pak Gubernur yang bertekad agar program berobat gratis pakai KTP ini bisa berjalan. Kita dukung pemerintah untuk membantu masyarakat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” kata Heri.

Andra Soni, anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Gerindra Banten mengatakan, program berobat gratis pakai KTP yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten merupakan perwujudan dari kehadiran negara untuk masyarakatnya.

“Negara ini kan terbagi kewenanganya. Ada pusat, ada provinsi dan ada kabupaten kota. Niat pembentukan BPJS itu bagus, menjamin kesehatan. Tetapi fakta di lapangan berbeda. Ada dua juta warga miskin di Banten yang tidak terlayani oleh BPJS Kesehatan. Sehingga kehadiran pemprov di sini penting sekali untuk menangani warga miskin tersebut,” kata Andra Soni seperti dikutip mediabanten.com, Minggu (15/4/2018).

Ia mendukung pola yang diinginkan Pemprov Banten dalam program kesehatan gratis, yaitu Pemprov hanya membayar biaya pengobatan saat warga miskin itu sakit. Artinya, pemprov tidak perlu membiayai iuran BPJS Kesehatan selama 12 bulan atau setahun.

“Sampai hari ini Partai Gerinda adalah pengusung Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi kepala daerah di Banten. Apa yang disampaikan keduanya tentu sudah dikonsultasikan kepada kita, hanya kita minta untuk dikonsultasikan dan ditelaah agar tidak melanggar hukum. Kalau itu sudah dilakukan, ya silakan jalan, kami akan mendukung penuh program kesehatan gratis bagi warga miskin di Banten,” ujar Andra yang merupakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Banten ini.

Andra pun mengungkapkan, banyak peserta BPJS Kesehatan menunggak karena tidak mampu membayar iuran, dan mereka tidak bisa menggunakan layanan kesehatan sebelum membayar lunas tunggakan tersebut.

“Boro-boro buat bayar iuran BPJS, banyak yang untuk makan sehari tiga kali sangat sulit. Tidak semua rakyat Indonesia mampu membaya iuran. Ini bagaimana, masak mau dibiarkan,” ucapnya.

Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra lainnya, Joko Priyanto bahkan sudah menyampaikan kepada masyarakat/konstituennya, bahwa Pemprov Banten memiliki program bagus, yakni program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten dengan menggunakan KTP.

“Program kesehatan gratis cukup hanya dengan KTP itu bagus, tapi ternyata sama Menteri Kesehatan belum disetujui. Saya sampaikan, bahwa Pak Gubernur masih berusaha terus (agar program tersebut bisa berjalan),” kata Joko Priyanto.

Joko mengaku menyampaikan hal itu dalam kegiatan resesnya beberapa waktu lalu setelah ditanya oleh warga, apa saja program Pemerintah Provinsi Banten yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “(Itu bagus sebenarnya) karena contoh di Kota Tangerang sekarang sudah berjalan dengan baik,” terang Joko.

“Pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) inginnya daerah tetap bekerjasama dengan BPJS. Cuma sekarang kan masalahnya BPJS itu kadang mempersulit masyarakat untuk berobat. Padahal harusnya tidak,” sambung dia.

Mendapat Dukungan Dari Bupati dan Wali Kota

Sementara itu, sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota di Banten, mengaku siap di belakang Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika, untuk menjalankan program berobat gratis pakai KTP.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Kabupaten Serang mendukung pengobatan gratis bagi warga tidak mampu cukup dengan menggunakan KTP yang digulirkan Pemprov Banten. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat Kabupaten Serang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun, untuk teknisnya, Tatu menyarankan pemprov sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyinkronkan dengan program pelayanan kesehatan dari pemerintah atau program jaminan kesehatan nasional.  “Jika program tersebut jadi dilaksanakan provinsi, maka Kabupaten Serang tinggal mengikuti,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir. Ia mengatakan, program berobat gratis yang diusulkan Pemprov Banten akan membantu masyarakat Kota Serang yang belum tercover sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. “Sebetulnya berobat gratis ini sudah direncanakan oleh pemerintah pusat melalui kartu BPJS Kesehatan,”kata Sulhi seperti dikutip Kabar Banten beberapa waktu lalu.

Namun, Sulhi tak menutup mata jika saat ini belum seluruhnya masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan. “Walaupun program BPJS itu sudah berjalan lama, tapi semua masyarakat belum tercover,” tuturnya.

Menurut Sulhi, pemerintah masih perlu membantu dengan program lain, salah satunya dengan progam berobat gratis menggunakan KTP. “Selama BPJS ini belum tercover, ya sudah semestinya dibantu dengan sistem lain. Jadi program pusat dan pemda saling menunjang. Kami sendiri di kota masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS itu, kalau provinsi mau membantu boleh saja,” ujarnya.

Senada dikatakan pejabat sementara (Pjs) Bupati Lebak, Ino S Rawita. Menurutnya, bupati-wali kota se-Banten pasti mendukung program yang dicanangkan gubernur. Hal itu karena selama ini tidak bisa dipungkiri masih banyak warga miskin yang belum bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Saya kira bupati-wali kota semuanya mendukung program gubernur dan wakil gubernur. Karena itu sangat baik sekali untuk mengisi kekosongan BPJS Kesehatan. Artinya, selama ini fakta di lapangan masih banyak warga yang belum tercover BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Terlebih Kabupaten Lebak, kata Ino, masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. “Lebak mendukung Pak Gubernur untuk memperjuangkan program itu. Apalagi (masyarakat) Lebak sangat membutuhkan sekali. Kasihan masyarakat, jangan sampai masyarakat miskin sakit tidak ada yang biayai. Gubernur dan wagub sangat respons terhadap persoalan ini,” tuturnya.

Pemerintah pusat memang menginstruksikan agar seluruh masyarakat menggunakan BPJS kesehatan. Namun menurutnya, fakta di lapangan tidak semudah itu. “Mudah-mudahan pemerintah pusat ada toleransi ke daerah. Karena bagaimana pun inginnya pusat memang semuanya (BPJS Kesehatan), tapi kan susah, namanya di daerah. KTP belum punya, kan persyaratannya pakai KTP. Akhirnya kan enggak dapat kartu sehat. Sementara sambil menunggu (seluruhnya tercover) masuklah (program) dari pemprov,” ujarnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita juga mendukung langkah Pemprov Banten untuk menggratiskan pasien miskin saat berobat. Apalagi, saat ini banyak warga miskin di Pandeglang yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah.

“Jelas kita dukung kalau itu untuk kepentingan masyarakat, karena salah satu kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan kesehatan yang baik,” kata Irna.

Menurutnya, dengan mendapatkan pengobatan gratis, diharapkan masyarakat mudah mendapatkan perawatan dengan baik. Sehingga, masyarakat terutama di Pandeglang tidak harus mengeluarkan biaya ketika mengalami penyakit yang serius.

“Memang kita juga sudah mengaplikasikan untuk kesehatan bagi masyarakat miskin, namun itu tidak mencukupi. Tetapi, kalau itu sudah ada regulasi dari pemprov, itu semua bisa tercover,” tuturnya.

Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi pun berpandangan sama. “Program itu harus kami dorong dan mendukung sekali untuk Pemprov Banten. Akan tetapi, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” kata Edi.

Menurut Edi, apabila program tersebut bergulir, tentunya sangat membantu masyarakat miskin. Sebab, jumlah masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Banten cukup lumayan banyak. Sepanjang itu positif, kata Edi, dan untuk kesejahteraan masyarakat,Pemkot Cilegon akan mendukung.

“Namun kita juga harus melihat dulu aturannya, undang-undangnya seperti apa, karena dengan JKN juga ada di UU. Kalau ada Perda di provinsi harus hirarkinya yang sama. Contohnya di Cilegon, program BML, di pusat berhenti, di Cilegon terus jalan. Raskin dulu di Cilegon gratis, karena diambil alih oleh pusat, sekarang Pemkot Cilegon tidak mengalokasikan lagi,” ujarnya.

Edi berharap pemerintah pusat harus mengapresiasi program Pemprov Banten tersebut. “Seperti apa berobat gratis dengan KTP itu,yang penting BPJS-nya jalan, kartu sehat, kartu Indonesia pintar semua ada dan dilaksanakan. Di pusat juga tidak bisa mendadak menolak, harus ada kajian juga. Saya yakin Pemprov Banten dengan program berobat gratis melalui KTP sangat bagus, dan kami mendukung itu,” tuturnya. [idr/newsmedia]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Anggota DPRD Banten: Program Berobat Gratis Pakai KTP Sangat Mulia, Harus Didukung!
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top