Sabtu, 23 Juni 2018 |
News Room

92.816 Narapidana Diberi Remisi, Ini Dampak yang Terjadi untuk Negara

Jumat, 18 Agt 2017 | 14:35 WIB Dibaca: 533 Pengunjung

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly usai acara pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II Anak Wanita Tangerang, Kamis (17/8/2017).*

TANGERANG, [NEWSmedia] – Pemerintah memberikan remisi kepada 92.816 narapidana dan tahanan di seluruh  Indonesia pada HUT ke-72 RI, Kamis (17/8/2017). Pemberian remisi antara lain berupa pengurangan masa tahanan dan remisi langsung bebas.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, pemberian remisi merupakan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang, salah satunya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“Remisi bukan anugerah pengurangan hukuman karena belas kasihan negara terhadap terpidana. Tapi hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam undang-undang,” kata Yasonna Laoly pada acara pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II Anak Wanita Tangerang, Kamis (17/8/2017).

Hadir pada kesempatan ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Kepala Kakanwil Hukum dan HAM Banten Ajub Suratman.

Menurut Yasonna, pemberian remisi kepada warga binaan yang memenuhi syarat ini dapat meringankan beban lapas dan rutan yang ada di seluruh Indonesia. Alasannya, warga binaan pemasyarakatan di dalam negeri jumlahnya sudah mencapai 226.143 orang. Rinciannya, narapidana 156.613 orang dan tahanan 69.530 orang.

“Ini jumlah yang sangat besar. Kalau tidak ada pemberian remisi umum, jumlah itu akan terus membesar. Dapat menimbulkan dampak gejolak keamanan di dalam lapas atau rutan,” ucap Yasonna.

Tak hanya itu, pemberian remisi juga diklaim berdampak pada penghematan anggaran negara sampai Rp102 miliar.

“Pemberian remisi ini mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa harus ada embel-embel mantan narapidana. Masyarakat pun harus bisa menerima mereka kembali sebagai anak bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten akan meningkatkan kerja sama dengan Kementrian Hukum dan HAM Banten, baik dalam penguatan koordinasi antar lembaga maupun pembinaan warga binaan.

“Salah satunya adalah penguatan fasilitas-fasilitas pemasyarakatan yang belum dimiliki oleh Kanwil Kemenkum HAM Banten,” ujar Andika. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

92.816 Narapidana Diberi Remisi, Ini Dampak yang Terjadi untuk Negara
paslon 1 paslon 2 paslon 3 NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top