Kamis, 17 Oktober 2019 |
News Room

7 Rekomendasi Ombudsman Soal Pelaksanaan Aturan Baru Sertifikasi Halal

Rabu, 18 Sept 2019 | 17:16 WIB Dibaca: 158 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - OMBUSDMAN terus memantau persiapan pelaksanaan aturan baru Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Kementerian Agama (Kemenag). Rencananya aturan baru mengenai sertifikasi halal akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2019.

Namun berdasarkan pantauan Ombudsman, Kemenag dinilai belum siap menjalankan sertifikasi halal atau JPH tersebut, sebab ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) belum merata di Indonesia.

Oleh karena itu, Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy mengatakan pihaknya memberikan tujuh rekomendasi untuk memperlancar pelaksanaan sertifikasi halal. Salah satu rekomendasinya yakni meminta Kemenag membuat regulasi tentang struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara JPH (BPJH) di daerah secara jelas.

Lebih lengkapnya, berikut rekomendasi Ombudsman 

1. Membuat Regulasi terkait struktur, tugas , fungsi, dan kewenangan BPJPH di tingkat daerah secara jelas dan rinci.

2. Membuat aturan yang rinci tentang proses penegakan kode etik serta audit di masing-masing kelembagaan terkait.

3. Meminta agar PBJPH Kemenag RI melakukan sosialiasi terkait JPH secara merata kepada masyarakat, pelaku usaha, Kemenag Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi UMKM, dan serta instansi pemerintah daerah lainnya.

4. Bersikap proaktif dalam membuat standar pelayanan publik dan administrasi penyelenggaraan JPH, seperti SOP, skema harga sertifikasi, pengembangan kompetensi petugas, dan pengelolaan pengaduan.

5. Membuat aturan teknis setingkat Permenag dan skema yang jelas terkait pembiayaan bagi pelakuka usaha mikro yang memiliki berbagai produk.

6. Membuat aturan teknis tentang penguatan pengawasan penyelanggaraan JPH di daerah.

7. Melakukan kerjasama antara BPJPH, Kemenag, dan Kemendag dalam penyelenggaraan JPH di daerah.

Selain itu Kemenag juga disarankan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga lainnya untuk menyiapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Lembaga lain perlu dirangkul karena LPH bisa juga didirikan institusi seperti kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lainnya.

Sementara itu Kemenag bersedia merangkul lembaga lain untuk lembaga lain dalam menyediakan layanan LPH. "Jadi LPH itu tidak hanya didirikan oleh MUI saja, tetapi LPH juga bisa didirikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, boleh semua," ujar Staf Ahli Menteri Agama Janedjri M Gaffar mengenai sertifikasi halal, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sementara itu perlu diketahui selama ini lembaga yang getol mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan Obat obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Namun rencananya setiap proses sertifikasi di MUI juga harus diuji oleh BPJH.

"Karena selama ini memang LPPOM MUI itulah yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang diajukan sertifikasi halalnya," kata Janedjri.

"(Red. Rencana ke dapan) nanti hasilnya (red. pengujian di MUI) diserahkan ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal," pungkasnya. [okz]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

7 Rekomendasi Ombudsman Soal Pelaksanaan Aturan Baru Sertifikasi Halal

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top