Jumat, 26 April 2019 |
News Room - Hukum

3 Pejabat Pemprov Banten Terbukti Dukung Pencalonan Anak Gubernur, Bawaslu Beri Rekomendasi ke KASN

Selasa, 09 Apr 2019 | 22:11 WIB Dibaca: 944 Pengunjung

Komisioner Bawaslu Banten pada saat rapat memutuskan untuk memberikan rekomendasi ke KASN terhadap 3 pejabat Pemprov Banten yang tidak netral di Pemilu 2019 karena terbukti mendukung pencalonan Fadhlin Akbar, anak Gubernur Banten Wahidin Halim yang mencalonkan DPD RI.*

SERANG,  [NEWSmedia] - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat Pemprov Banten yang tidak netral di Pemilu 2019.

Ketiga pejabat itu ada Kepala Dinas Pertanian (Distan) Agus Tauchid (AT), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Babar Suharso (BS) dan Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon, Faturrohman (FR).

Para ASN itu dinyatakan terbukti memberikan dukungan terhadap calon DPD RI Fadhlin Akbar yang merupakan putra Gubernur Banten, Wahidin Halim.

"Setelah kita kaji, ini bukan pelanggaran kode etik kepemiluan, tidak terpenuhinya unsur pidana pemilu, ini juga bukan pelanggaran administrasi pemilu, ini pelanggaran hukum lainnya, yaitu pelanggaran netralitas ASN," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir, Selasa (9/4/2019).

Munir mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian, Bawaslu Banten memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi kepada tiga ASN tersebut.

Selain tiga ASN tersebut, lanjut Badru, ada dua pejabat lain yang sebelumnya dilaporkan terlibat dalam proses pemenangan anak Gubernur Banten sebagai calon DPD RI. Akan tetapi kedua ASN itu dinyatakan tidak terbukti melanggar. Keduanya yakni Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Endrawati (EN) dan Kasubag TU KCD Pendidikan dan kebudayaan Pandeglang Asep Saifullah (AU). 

"Yang dua AU dan EN, kami tidak punya cukup alasan yang kuat untuk diberikan sanksi. Cuma tiga itu aja yang punya alasan bukti untuk diberikan sanksi," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya terdapat laporan ke Bawaslu bahwa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai dari eselon 2, 3 dan 4 diduga terlibat menjadi tim pemenangan calon DPD RI, Fadhlin Akbar.

Laporan itu disampaikan oleh Firman Hakim, warga Kota Serang ke Bawaslu Provinsi Banten pada Selasa, 19 Maret 2019.

Firman membawa bukti sebuah screenshoot percakaoan di grup WhatsApp bernama ‘DPD utk Kang Fadlin WH’. Potongan gambar percakapan itu juga beredar di media sosial.

“Baru saya laporkan, karena ASN itu kan tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi diduga (terlibat poltik praktis) mendukung salah satu Calon DPD RI, Fadhlin Akbar ini merupakan anak Gubernur Banten Wahidin Halim,” terang Firman.      

Firman memastikan akan terus mengawal laporannya agar Bawaslu Banten tegas menegakkan aturan hukum. “Hukum harus ditegakkan. Karena dengan keterlibatan ASN sudah menciderai demokrasi,” pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

3 Pejabat Pemprov Banten Terbukti Dukung Pencalonan Anak Gubernur, Bawaslu Beri Rekomendasi ke KASN
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top