Minggu, 24 Maret 2019 |
News Room - Pemerintahan

3 Guru Diangkat Jadi Pejabat Struktural, Mutasi Pegawai di Pemprov Banten Langgar Aturan

Senin, 25 Feb 2019 | 15:48 WIB Dibaca: 485 Pengunjung

Pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (22/2/2019). (Foto: Lipdok ARTP)

SERANG, [NEWSmedia] - Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten yang dilakukan Jumat (22/2/2019) memunculkan persoalan. Dari 202 pegawai yang dilantik, tiga orang di antaranya jadi sorotan.

Tiga nama yang dipersoalkan yaitu Asep Ubaidillah, M.Pd, A. Sirojudin, M.Pd dan Faturrahman, M.Pd. Ketiganya adalah guru dari satu sekolah yang sama, yaitu SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang.

Pada mutasi dan rotasi tersebut, ketiganya mendapat promosi menjadi Kepala Cabang Dinas (naik menjadi pejabat struktural). Pengangkatan ketiganya pun berpotensi maladministrasi karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengatakan pengangkatan tiga orang guru menjadi pejabat struktural berpotensi maladministrasi.

Bambang mengungkapkan, mutasi itu jelas melanggar aturan, karena bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Men-teri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN /4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

Bambang juga khawatir apabila guru diangkat menjadi pejabat struktural, kekurangan guru di Provinsi Banten yang sejauh ini belum teratasi, akan semakin menjadi masalah pendidikan di Banten.

Ia pun mencoba menggugah Gubernur Banten Wahidin Halim dengan meminta bahwa dalam rekrutmen CPNS baru nanti, agar tidak lagi membuka formasi guru. Sebab dengan diangkatnya tiga orang guru dari satu sekolah yang sama menjadi pejabat struktural, menandakan Banten sudah kelebihan tenaga guru.

”Kalaupun tiga guru itu mau diangkat jadi pejabat KCD Pendidikan, harus lewat open bidding. (Kecuali) kalau kepala sekolah, baru bisa langsung, karena eselonnya sama,” terangnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Banten Mochamad Ojat Sudrajat mengatakan, pengangkatan tiga guru yang dipromosi menjadi pejabat struktural itu tidak memenuhui syarat atau unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011 dan ketentuan pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Bahkan sambung Ojat, pengangkatan tenaga fungsional (guru) menjadi pejabat struktural sangat ironi, karena saat Provinsi Banten kekurangan guru, tetapi Gubernur Banten Wahidin Him malah mengangkat guru menjadi pejabat struktural.

“Apa tidak ada lagi pejabat struktural yang layak ditempatkan di KCD Pendidikan,” ucapnya.

Berita terkait: 202 Pejabat Pemprov Banten Dirotasi, Ini Daftar Namanya

Oleh karena itu, Ojat menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim membatalkan SK Gubernur Banten Nomor 821.2/ KEP.BKD/2018, Nomor 821.2/ KEP.42-BKD/2019 dan Nomor 821.2/KEP.43-BKD/2019, dan mengembalikan para pejabat tersebut pada jabatan sebelumnya sampai dengan terpenuhinya syarat atau unsur-unsur yang sesuai aturan.

Lebih jauh Ojat menilai pengangkatan tiga orang guru yang dipromosi menjadi pejabat struktural merupakan bagian dari politik balas budi. Sebab ketiga guru itu dianggap tim sukses yang mengantarkan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 lalu.

Bahkan, Ojat mengaku mengetahui bahwa salah seorang dari tiga guru tersebut sering berada di Pendopo Gubernur Banten dan Rumah Dinas Gubernur Banten.

”Bahkan saya pernah dengar langsung, saat itu Pak Gubernur mengatakan, ngapain elu bolak balik ke pendopo hanya untuk nunjukin elu tim sukses gue,” ungkap Ojat yang mencoba menuturkan ucapan Gubernur Banten Wahidin

Dan masih menurut Ojat, ketiga guru SMKN 1 Kragilan yang dipromosikan jadi pejabat KCD itu juga pernah menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Engkos Kosasih untuk meminta kenaikan pangkat istimewa, namun ditolak.

Seperti diketahui, tiga orang guru yang mendaoat promosi menjadi pejabat struktural itu adalah Asep Ubaidillah, guru SMKN 1 Kragilan yang dapat promosi sebagai Kasubag TU kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Kemudian, A Sirojudin, guru SMKN 1 Kragilan yang naik promoai menjadiKepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Lalu, Fathurrahman guru SMKN 1 Kragilan yang diangkat menjadi Kasubag TU kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Cilegon dan Serang Raya.

Kepala SMKN 1 Kragilan, Untung Supriyanto membenarkan kalau tiga guru yang mengajar di sekolah yang dia pimpin diangkat menjadi pejabat struktural di KCD Pendidikan.

“Benar, tiga guru yang baru dilantik jadi pejabat di KCD Pendidikan mengajar di sekolah saya. Kalau untuk pengangka-tan itu kewenangan Gubernur Banten,” kata Untung seperti dikutip dari INDOPOS.

Ia pun mengungkapkan, di wilayah Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, masih kekurangan guru. ”Sejak kapan di Kecamatan Kragilan kelebihan guru. Kalau kekurangan memang sejak dulu,” ujarnya.

Saat dicoba konfirmasi, dari pihak Pemerintah Provinsi Banten belum ada yang didapat keterangannya. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo) Banten mengatakan hal ini kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten

“Silakan tanya Pak Komarudin (Kepala BKD Banten, red). Saya tidak memahami permasalahannya,” terangnya.

Namun Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin belum bisa dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya, belum memberikan jawaban. [idr/nm]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

3 Guru Diangkat Jadi Pejabat Struktural, Mutasi Pegawai di Pemprov Banten Langgar Aturan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top