Sabtu, 31 Oktober 2020 |
News Room - Pemerintahan - News Adv

2017 Pemprov Banten Disarankan Tidak Perpanjang Kontrak Tenaga Honorer

Rabu, 19 Okt 2016 | 14:32 WIB Dibaca: 2087 Pengunjung

Jajaran Komisi I DPRD Banten saat kunjungan kerja ke Kantor KemenPAN-RB di Jakarta, pekan lalu. (Dok: DPRD Banten)

JAKARTA, [NEWSmedia] - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar pada tahun 2017 tidak menandatangani kontrak baru bagi pegawai honorer.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pelayanan Kementerian PAN-RB, Wasito pada saat menerima kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten di Kementerian PAN-RB di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Kunjungan Komisi I DPRD Banten itu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait penataan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera.

“Berbicara tentang pegawai honorer tidak ada habisnya. Kalau ingin mengangkat pegawai honorer tentu sudah ada planning-nya. Diangkat menjadi apa? menduduki jabatan apa? dan bagaimana membayar gajinya?” kata Wasito.

Berdasarkan hasil pengawasan Komisi I pada 30 September tahun 2016 dan data dari BKD Provinsi Banten, pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada 2014 berjumlah 5.982 pegawai. Kemudian pada 2015 setelah ada pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), jumlah pegawai honorernya berkurang menjadi 5.779 pegawai.

Namun pada tahun 2016 ini, jumlah pegawai honorer kembali bertambah menjadi  6.336 pegawai. Sedangkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten antara lain terbitnya surat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Nomor 800/1062-BKD/2012 tertanggal 09 April 2012 tentang Penerimaan Tenaga Honorer, Surat Gubernur Banten Nomor 800/2774-BKD/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

Wasito mempertanyakan apakah dari jumlah tersebut semua pegawai honorer dibutuhkan.”Pada tahun 2016 ini Pemerintah Provinsi Banten hanya mengajukan 495 calon pegawai baru, karena itu kami menyarankan pada tahun 2017 nanti tidak ada lagi penandatanganan kontrak baru untuk pegawai honorer dengan dasar membebani APBD," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni menyatakan, hasil kunjungan kerja Komisi I DPRD Banten ini akan ditindaklanjuti ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. [dprd]

Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

2017 Pemprov Banten Disarankan Tidak Perpanjang Kontrak Tenaga Honorer
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top